Pengambil alihan tugas KPU Aru, demi memperlancar tugas pentahapan jelang pengumutan suara pemilu 2024 di daerah itu dapat berjalan dengan baik.
Menyikapi itu, anggota DPRD Maluku Yance Weno mengatakan, sudah seharusnya KPU RI memberikan tugas ke KPU Provinsi seperti itu, demi mengisi kekosongan yang terjadi di KPU Aru.
Dikatakan jika tidak dilakukan pengisian, tentu sangat menganggu, seluruh tahapan apalagi sudah menjelang pencoblosan pemilu 2024 jika tidak ada penanggungjawab penyelenggara pemilu.
"Ini langkah yang tepat dilakukan KPU RI. Kekosongan komisioner di Aru secepatnya harus di isi oleh KPU Provinsi," ujar Yance kemarin.
Yance sebelumnya, pernah menawarkan solusi, pertama seluruh kerja KPU Aru segera diambil oleh KPU Provinsi. Solusi kedua jika berkenaan kelima Komisioner dilakukan penangguhan penahanan. Agar supaya kembali menyelesaikan seluruh tugas hingga sampai penetapan kursi DPRD.
Apalagi katanya, status 5 tersangka sudah diumumkan lama dan diberikan kesempatan melaksanakan tahapan. Tetapi mendekati pemilu mereka kemudian dilakukan penahanan, tentu ini sangat perhatian.
"Itu solusi yang saya tawarkan. Tapi yang pertama sudah dilakukan KPU RI. Mengambil alih tugas KPU Aru, maka itu lebih baik,"tandasnya.
Sebelumnya Anggota KPU Maluku Hanafi Renwarin membenarkan, sudah adanya Surat keputusan (SK) yang dikeluarkan KPU RI kepada KPU Provinsi Maluku untuk mengambil alih tugas KPU Aru.
"Sudah ada SK KPU RI nomor : 82 2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang pemberhentian sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru. Kemudian SK nomor : 83 2024 tentang Pengambilalihan tugas wewenang KPU Aru kepada KPU Provinsi Maluku tanggal 19 Januari 2024," jelas Hanafi kepada Ambon Ekspres, baru-baru ini.
