Berdasarkan instruksi Ketua DPC kepada dirinya maka Renyaan mengundang tim untuk melakukan rapat internal dengan DPC terkait dengan ketidakjelasan dan kesimpangsiuran informasi terkait dengan pengembalian biaya pendaftaran dari Bakal Calon MSU sebesar 100 juta di Sekretariat DPC Hanura Malra.
"Tadi kami sudah menggelar rapat internal dan didalam rapat itu tim juga telah menyampaikan ke saya terkait dengan memang ada mis komunikasi antara tim dengan tim. Jadi yang dipahami oleh ketua tim bersama teman yang lain itu dipahami lain juga oleh yang lain juga jadi ada intinya adalah bahwa persoalan apakah harus dikembalikan biaya itu sambil menunggu surat resmi dari DPP turun ataukah biayanya ditahan menunggu suratnya datang baru apakah dikembalikan atau tidak!" katanya saat memberikan klarifikasi kepada media di Sekretariat DPC setempat Selasa, (14/5/2024) malam.
Terkait dengan itu, lanjut Robert maka setelah tim menjelaskan bahwa ini adalah semacam ketidaksepahaman antara tim dengan tim maka dirinya kemudian menskors rapat sementara dan menanyakan langsung kepada pimpinan kami dalam hal ini DPD selanjutnya juga kepada Ketua DPC.
"Dan informasi yang saya terima dari Ketua DPD bahwa memang dalam keputusan ini tidak berupa surat. Jadi keputusan ini diambil itu diambil dalam rapat harian antara ketua umum bersama dengan ketua DPD" tegasnya.
Didalam pertemuan itu, lanjut dia dalam rapat harian itu memang benar bahwa ada instruksi untuk menunggu pengembalian dan pendaftaran Bakal Calon. Hal ini dimaknai oleh 11 Kabupaten/Kota ini berbeda-beda. Ada yang mengembalikan menunggu surat dan ada yang menahan menunggu surat dari DPP.
"Terhadap itu maka pimpinan mengarahkan kepada saya untuk menyampaikan kepada tim bahwa memang hasil yang disepakati oleh tim dalam rapat pleno bahwa dikembalikan menunggu surat datang itu tidak benar" cetus Robert.
Ia membenarkan bahwa, dananya tetap aman tetap konseling. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bendahara tim yang turut membenarkan bahwa dananya masih ada sambil menunggu surat dari DPP.
"Kalau suratnya sudah turun mak dikembalikan atau seterusnya kita menunggu arahan dari DPD dan DPP. Jadi intinya adalah bahwa memang ketua tim juga menyampaikan permohonan maaf karena ketidakjelasan dalam menerima informasi yang disampaikan oleh tim DPD Provinsi yang dimaknai atau dipahami ini kemudian menjadi berbeda dengan instruksi dari atas" ucap Renyaan.
"Jadi yang benarnya adalah dananya tetap aman menunggu surat resmi dari DPP datang apakah dikembalikan maka jam ini juga kita kembalikan tapi tadi juga dijelaskan lanjut bahwa tentunya dalam proses pendaftaran dan pengembalian ini akan dilanjutkan dengan proses pengantaran berkas di Ambon dan di Jakarta tentu itu membutuhkan biaya itu kemudian kami akan diakumulasikan dengan Bakal Calon yang ada yang mendaftar di partai Hanura" tambahnya.
Untuk itu, selaku pengurus partai dirinya membantah informasi miring tersebut bawasannya uang dari Bakal Calon yang dimaksud ada dan aman di tim penjaringan.
"Ya itu tidak benar. Dananya tetap aman, ada di tangan tim, bendahara tim masih pegang, tidak kemana-mana karena ini uangnya orang. Kita tetap masih menunggu instruksi dari DPP dan DPD. Ketika instruksi turun seperti apa maka kita langsung eksekusi kembalikan dan seterusnya menunggu instruksi dari pusat. Iya uangnya masih utuh. 100 juta cash." pinta Robert.
Dengan kejadian itu, Renyaan berharap bahwa sebagai pimpinan dirinya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual dan siapa saja yang mendengar informasi ini. Permohonan maaf itu atas kesimpangsiuran informasi yang terjadi bahwa memang dinamika yang terjadi adalah dinamika internal tapi sedikitpun nurani kami sesuai dengan aturan dan juknis yang diturunkan bahwa tetap menjalankan itu sesuai dengan apa yang diharapkan.
"Atas nama DPC dan semua tim kami memohon maaf khususnya kepada Bakal Calon Bupati bapak MSU bersama tim atas informasi yang tersampaikan bahwa ini hanya mis komunikasi tapi hak-hak dan kewajiban bapak MSU disini tetap kami akan jaga tidak tergeser sedikitpun" pungkasnya.
