Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Wattubun kepada Wartawan usai Paripurna menyampaikan bahwa, sebenarnya itu catatan untuk kita, agar memperbaiki kinerja kedepan.
Dan saya minta agar Pj Gubernur Maluku untuk memperhatikan sungguh catatan itu dan kita tindaklanjuti secara bersama-sama karena Dinas Pendidikan terdapat kelebihan pembayaran dan itu sudah diyakinkan oleh BPK, maka saya minta untuk hal ini terus-menerus dilakukan.
Menurut Wattubun, berbagai pelaksanaan project dan kegiatan juga ada yang amburadul dilapangan dan itu sudah jadi temuan komisi, sebagaimana disampaikan komisi karena akan surati pihak yang berwenang.
Kepala Dinas sebut Wattubun, kami panggil dan undangan berapa kali tapi tidak datang dan sering tidak datang.
Jadi sudah pada saatnya yang tepat berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan BPK juga akan kita tindaklanjuti ke pihak yang berwajib.
Kapolda kita akan minta perhatiannya untuk masalah ini dan Krinsus juga kita sampaikan untuk dilakukan langkah-langkah selanjutnya.
Dikatakan Wattubun terkait hal yang Berkaitan dengan kemiskinan Maluku, itu harus kita dorong karena kemiskinan ini kontribusi bersama.
Ini kontribusi dari Kabupaten/Kota bukan hanya Provinsi, nanti kita lihat kalau misalkan Kabupaten/Kota yang garis kemiskinannya atau sumbangan kemiskinannya tinggi, berarti kita tentu akan interferensi dengan program kegiatan pemerintah Daerah untuk saling membakup sehingga ada sinergi kualitatif dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Watubbun meyakini, dibawa kepemimpinan 1 Tahun Sadali Ie ini mungkin ada banyak perubahan dan terobosan yang dilakukan.
Terkait dengan persoalan pendaftaran di PDI-P tambah Watubbun, PDI-P mereka kita beri waktu sampai tanggal 7 dan selesai, langkah selanjutnya adalah kita lakukan proses untuk sosialisasi supervisi dari tim Provinsi ke Kabupaten/Kota, kemudian sosialisasi sekaligus, sosialisasi Bakal Calon sesudah itu akan ditindaklanjuti dengan survey lalu kemudian dilakukan FGD selain pemaparan tapi perlu FGD dan perlu juga dilakukan proses penyampaian visi misi pasangan calon supaya kepala daerah itu punya otak yang harus diisi.
Menurutnya, Kalau kita pilih kepala daerah yang seperti kucing dalam karung yang otaknya tidak ada nanti kemudian semua hal ini gagal karena seorang kepala daerah itu mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat oleh undang-undang.
Kasihan Akademisi, Professor Kampus dan juga DPRD bahkan Opd-opd yang mengikuti kegiatan-kegiatan Bimtek atau ikut kegiatan-kegiatan Pendidikan di Opd yang bagus-bagus namun saran-saran mereka tidak dipakai oleh kepala daerah. Itu nanti diibaratkan tidur malam bangun mimpi lalu laksanakan, tandas Wattubun.
Maka itu penguatan visi misi ini kita lakukan, supaya rakyat mengetahui isi kepala, kepala daerah ini apa.
Semua calon yang mendaftarkan diri di PDI-P harus kita lakukan itu supaya rakyat mengetahui betul isi kepalanya ada. Pemahaman tentang konsep pemerintahan, eksekusi pemerintahan itu ada, daripada yang isi kepalanya tidak ada itu yang membuat kita setengah mati, ujar Wattubun.
Ditanya terkait Bakal Calon yang mendaftar di PDI-P kata Wattubun, nanti diuji walaupun data awalnya baik tapi nanti kita uji karena kita butuh orang yang punya kesepahaman secara sadar bersama-sama dengan rakyat, karena rakyat Teraktualisasi melalui Wakil rakyat, melalui partai dan seterusnya bahkan bisa juga rakyat secara langsung kepada pimpinannya, pungkas Wattubun
