Adapun Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang- Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Intisari dari regulasi pemerintah ini adalah kita berkewajiban mencari solusi untuk mencegah segala bentuk kekerasan, memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik serta memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak di daerah tercinta kita ini.
"Kekhawatiran kita terhadap terkikisnya nilai-nilai peradaban dan budaya lokal kita saat ini terasa seperti gunung es karena itu perlu disikapi secara bersama" katanya dalam sambutannya di Aula Kantor Bupati Malra Jum'at, (14/6).
Jasmono bilang, berdasarkan data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat.
Ia mencontohkan, tingkat kekerasan terhadap anak terlapor tahun 2023 sebanyak 11 kasus dan kekerasan terhadap perempuan terlapor adalah 3 kasus sementara sejak Januari 2024 sampai saat ini tindak kekerasan terhadap anak terlapor ada 2 kasus dan kekerasan terhadap perempuan terlapor ada 2 kasus, belum termasuk kasus-kasus yang terdata di Polres maupun Polsek.
Disisi lain, berdasarkan data Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku bulan Juni 2024, menunjukan bahwa Raport Kabupaten Maluku Tenggara dari aspek partispasi tentang kesetaraan gender di sekolah dalam memberikan perlindungan dan rasa aman secara fisik dan psikis perlu dibenahi dengan baik.
Data tersebut memberi perhatian kepada kita bahwa masih saja terjadi perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, narkoba, intoleransi dan inklusivitas masih menonjol pada peserta didik untuk usi 7-18 tahun.
"Persoalan besar kita juga untuk direnungkan dan dicari jalan keluar adalah ada begitu banyak kasus yang terdengar di benak kita tetapi tidak terlapor untuk penangan yang komphrehensif dan ini menjadi tantangan bagi kita sebagai lembaga penyedia layanan yang terbentuk tetapi belum berfungsi secara baik di wilayah masing-masing" ucap Jasmono.
Dirinya berharap jangan sampai banyak struktur dan banyak lembaga penyedia layanan tetapi kita miskin dari peran dan fungsinya. Oleh karena itu Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan semua unsur secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas lembaga-lembaga layanan yang ada ditengah masyarakat.
"Saya harapkan peran serta setiap lembaga penyedia layanan yang ada untuk terus peduli, siuman dan terus bekerja secara aktif untuk melakukan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Perkawinan Anak" jelasnya.
Kita harus terus bersyukur karena kita diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bertanggungjawab selaku lembaga penyedia layanan di masing masing instansi atau lembaga.
Itu berarti bahwa kita harus komitmen untuk terus bergerak mulai dalam diri kita dan kemudian menggerakan komunitas lembaga penyedia layanan kita untuk bergerak bersama melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui beragam model, strategi dari program dan kegiatan kita masing-masing.
Saya berharap melalui dialog nanti dapat memberikan inovasi baru kepada kita masing-masing untuk melaksanakan peran dan fungsi kita secara baik dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Tentu ada beragam persoalan namun tidaklah mematahkan niat dan komitmen kita untuk terus bergerak melaksanakan peran kita masing-masing.
"Teruslah semangat dan selamat berinovasi melalui kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran di bidang kita masing-masing. Dan pada akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada para Nara Sumber yang akan berbagi dengan lembaga-lembaga penyedia layanan yang terbentuk di Kabupaten Maluku Tenggara Baik Tokoh Agama, PKK Kabupaten bersama PKK Ohoi-Ohoi, Dharmawanita, Persit Kartika Chandra Kirana, Bhayangkari, Pya Ardhia Garini, Jalasenastri, Adyaksa Dharmakarini, Dharmayukti Karini, WKRI, Forum Anak, Tim Percepatan Peduli Perempuan dan Anak, Kepala TK, SD/Mi, SMP/MTs dan SMA/MA dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan yang mempunyai andil dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Negeri ini" tutup Jasmono.
