Wabup Harap Pengawasan dan Monitoring Harga Lebih Ditingkatkan Jelang HBKN

Wakil Bupati Malra Charlos Viali Rahantoknam memimpin rapat TPID diruang rapat Kantor Bupati Malra Rabu, (26/3).

Langgur, harianmaluku.com - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) menggelar  High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna membahas sejumlah agenda dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Pertemuan Tingkat Tinggi tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Malra Charlos Viali Rahantoknam diruang rapat Kantor Bupati Malra Rabu, (26/3) serta turut dihadiri Kepala KPPN Tual, Kepala Perum Bulog Cabang Langgur, perwakilan BPS, para Kabag dan Kepala OPD terkait.

Dikesempatan itu, Wabup menyampaikan terima kasih dan penghargaan, atas kerja dan kontribusi dari seluruh elemen TPID yang sudah melaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi di masa-masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun ini, khususnya dalam Masa Puasa Ramadan, Hari Nyepi dan Idul Fitri.

Dikatakan bahwa rapat koordinasi dihari ini adalah bagian dari bagaimana untuk memastikan agar harga barang tetap terkendali dalam menyongsong hari raya nyepi dan Idul Fitri beberapa hari ke depan.

"Kita juga memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting, khususnya bahan pangan tetap tersedia terjangkau dan terjaga dalam kondisi dan kualitas yang aman untuk dikonsumsi," ujar Viali.

Rapat koordinasi hari ini lanjut dia juga menjadi wadah untuk evaluasi masing-masing dari TPID sesuai tugas dan fungsi agar mampu melakukan evaluasi terhadap kinerja sebagai anggota TPID.

"Mungkin saja ada hal-hal yang masih kurang, hal-hal yang masih perlu untuk disempurnakan, maupun hal-hal yang masih menjadi masalah, untuk disampaikan dalam rapat ini," katanya.

Terhadap ketiga hal pokok yang sampaikan, Wabup memastikan bahwa sistem pengawasan dan monitoring harga barang untuk lebih ditingkatkan. Pasalnya, dalam masa-masa semakin mendekati hari raya seperti ini, ada kecenderungan pedagang menaikkan harga secara tidak wajar. Hal-hal seperti ini sangat memberatkan masyarakat.

"Untuk itu terhadap poin ini harus benar-benar diawasi. Dan jika ditemukan pelanggaran maka proses secara tegas sesuai ketentuan," tegas Wabup.

Ia menuturkan, kendala yang sering terjadi juga adalah dalam hari-hari persiapan HBKN, kendala distribusi masih terjadi. Hambatan distribusi ini yang harus diminimalisir.

"Koordinasi antarpihak harus diperkuat, dan terlebih Kita harus memastikan pemasokan barang kebutuhan pokok dan penting oleh pengusaha, atau pedagang ke ohoi-ohoi tidak mengalami kendala dalam hal transportasi," pinta Rahantoknam.

Menurutnya, pelaksanaan Strategi Pengendalian Inflasi meliputi menjaga ketersediaan stok dan pasokan, menjaga keterjangkauan harga, menjamin kelancaran distribusi serta koordinasi dan komunikasi efektif terus dilaksanakan.

"Upaya-upaya konkret sudah dilakukan, tinggal bagaimana kita memastikan dampak dan keberlanjutannya tetap terjaga," ucap Viali yang juga pengusaha muda itu.

Melalui rapat ini, Wabup harap setiap Anggota TPID dari perwakilan intansi dapat memberikan data dan informasi terkait kinerja pengendalian harga dalam masa HBKN kali ini.

Apa saja yang sudah dilakukan, bagimana prosesnya, apa kendalanya dan bagaimana hasil yang diperoleh. Itu semua akan menjadi referensi penting dalam upaya kita bersama-sama untuk mengendalikan harga-harga barang di masa HBKN ini.

Tentu dengan pertimbangan penting, bahwa pengendalian harga menjadi solusi untuk semua pihak. Warga masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga, tetapi pedagang juga tetap mampu survive karna ada keuntungan yang diperolah.

"Semoga melalui rapat koordinasi ini, akan terbangun sinergi dan kolaborasi yang lebih intens lagi, sehingga upaya Kita bersama untuk pengendalian inflasi dapat terwujud dengan baik," tutup Wabup.